Kategori: hukum tata negara

hukum pemilihan umum, hukum tata negara, makalahMeninggalkan komentar

Fungsi, Asas, Dan Sistem Pemilihan Umum (Makalah)

I Putu Indra Prasetya Wiguna, SH.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi. Dengan kata lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca Fungsi, Asas, Dan Sistem Pemilihan Umum (Makalah)

hukum peradilan konstitusi, hukum tata negaraMeninggalkan komentar

Seputar Mahkamah Konstitusi

I Putu Indra Prasetya Wiguna, SH.

1. Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki relevansi dengan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia? Mahkamah Konstitusi memiliki relevansi dengan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia. Hal itu dikarenakan MK merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus … Lanjutkan membaca Seputar Mahkamah Konstitusi

hukum tata negara, pengantar hukum tata negaraMeninggalkan komentar

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

I Putu Indra Prasetya Wiguna, SH.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Indonesia UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hirarki peraturan perundang-undangan, cakupan substansi ataupun muatan isinya sebagai hukum dasar yang tertulis. Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara serta mekanisme kerja organisasi-organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Organisasi negara serta mekanisme kerja antaralain : MPR bab II, Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri bab III dan bab V, DPR bab VII, DPD bab VII A, BPK bab VIII A, … Lanjutkan membaca Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia